HFANEWS.COM – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bersiap memberikan suntikan modal ke maskapai penerbangan milik negara, Garuda Indonesia. Langkah ini menjadi sinyal perubahan besar: Garuda tak lagi akan mengandalkan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari Kementerian Keuangan seperti sebelumnya.
Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa skema pendanaan untuk BUMN kini tidak lagi seperti zaman dulu. “Kalau dulu PMN itu kesannya pemerintah nyuntik langsung ke BUMN. Sekarang sudah beda, ada yang untuk operasional, ada juga yang untuk investasi. Jadi konteksnya sudah sangat korporasi,” kata Erick usai menghadiri Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (26/5).
Suntikan modal yang akan masuk ke Garuda Indonesia kali ini, lanjut Erick, bersifat sebagai investasi. Pendanaan itu akan disalurkan melalui Holding Operasional yang dipimpin oleh Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria
BACA JUGA : Dedi Mulyadi Raih Puncak Kepuasan Publik di Jawa, Warga Jabar Terkesima Kinerjanya dalam 100 Hari
“Proporsional, ada yang untuk operasional, ada yang untuk investasi. Selama ini prosesnya sama, karena di Danantara sendiri ada dua holding, yaitu operasional dan investasi. Ya, investasinya nanti kita tunggu salah satunya,” jelasnya.
Erick juga menekankan bahwa Garuda Indonesia menjadi perhatian utama pemerintah, apalagi setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar sektor pariwisata dan layanan ibadah seperti umrah dan haji ditingkatkan. Garuda diharapkan menjadi ujung tombak dalam mendukung misi besar ini.
“Garuda ini akan jadi mesin pertumbuhan sektor wisata ke depan, termasuk untuk haji dan umrah. Presiden ingin kita punya maskapai domestik yang kuat dan juga international carrier yang bisa bersaing,” tegas Erick.
Dengan dukungan Danantara, Garuda Indonesia diharapkan bisa memperkuat struktur modalnya dan memperluas sayap bisnisnya, baik di pasar domestik maupun internasional. Transformasi ini juga menjadi simbol pergeseran paradigma: dari ketergantungan pada APBN menuju kemandirian korporasi yang sehat dan berdaya saing.
