Scroll untuk baca artikel
Top banner Example 325x300
Ekonomi

Proyek Air untuk Kepentingan Ekonomi, Pemerintah Jalin Kerja Sama dengan Swasta

15
×

Proyek Air untuk Kepentingan Ekonomi, Pemerintah Jalin Kerja Sama dengan Swasta

Share this article
Foto Ilustrasi, Proyek Sumber Daya Air Maggelang, Jawa Tengah
Example 468x60

HFANEWS.COM – Untuk menggarap proyek infrastruktur sumber daya air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal menjalin kerja sama dengan pihak swasta.

Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, menjelaskan rencana tersebut perlu segera direalisasikan untuk mempercepat cakupan perpipaan air bersih.

Example 300x600

“Tentunya kita tidak berbicara soal korporatisasi atau kita menggunakan air untuk kepentingan ekonomi. Tapi, disitu perlu ada revenue yang masuk sehingga menarik untuk investasi,” jelasnya dalam Konferensi Pers, dikutip Jumat (24/5/2024).

Sejalan dengan hal itu, dalam rangka meningkatkan minat kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), Endra mengaku pemungutan tarif pada sektor air diperlukan guna meningkatkan ketertarikan pelaku usaha.

Nantinya, skema pengembangan KPBU tersebut akan dijalankan seperti mekanisme pembangunan jalan tol. Di mana, pemerintah akan menggarap sektor wilayah yang dinilai tidak menarik bagi investor. Sementara itu, konsentrasi wilayah dengan kemampuan untuk membayarnya tinggi akan dilimpahkan dan ditawarkan kepada pihak swasta.

“Jadi, kota besar yang secara agregat willingness to pay dan abillity to pay-nya tinggi, itu saya kira secara natural mereka (investor swasta) akan tertarik seperti kota Jakarta, Surabaya, Semarang. itu mereka scr natural akan tertarik untuk bisa ambil bagian dalam proses delivery air,” pungkas Endra.

Baca Juga: PUPR Target, Jalan Tol Bayung Lencir – Tempino – Jambi Rampung pada Awal 2025

Sebelumnya, direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna, menjelaskan meskipun akan ditetapkan bertarif, pemerintah tetap akan memastikan biayanya tidak tinggi.

“Tapi, kalau uang swasta disuruh returnnya murah ya swastanya lari tidak akan masuk. Jadi, swasta kita entertain sebagaimana opportunity mereka di bisnis lain,” jelas Herry.

Sedikit memberikan gambaran, Herry menjelaskan bahwa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target cakupan perpipaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 – 2024 mencapai Rp123,4 triliun.

Angka itu dibutuhkan untuk meningkatkan sebesar 10% cakupan perpipaan. Di mana, saat ini cakupan perpipaan di perkotaan posisinya baru mencapai 19,45%. Sedangkan, pada 2030 posisinya ditargetkan dapat mencapai 30%. (HFAN/Arum)

 

Example 300250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *