Scroll untuk baca artikel
Top banner Example 325x300
Hukum

KPK Hadirkan Budi Hartono Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

139
×

KPK Hadirkan Budi Hartono Sebagai Saksi Dugaan Korupsi Tukin Pegawai ESDM

Share this article
Tersangka korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM tahun 2020-2022 saat digiring di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Example 468x60

HFANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi Budi Hartono sebagai saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM ditampung di dalam rekening bank pihak ketiga, yang berasal dari swasta.

“Saksi Budi Hartono [Wiraswasta] hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran perputaran uang tukin yang kemudian ditampung dalam rekening bank orang kepercayaan dari tersangka PAG dkk,” terang Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (21/7/2023).

Example 300x600

Menurut Ali Fikri, dugaan itu didalami oleh penyidik KPK melalui saksi Budi Hartono, yang merupakan wiraswasta. Pemeriksaan Budi telah dilakukan kemarin, Kamis (20/7/2023), untuk tersangka Sub bagian Perbendaharaan PPSPM Kementerian ESDM Priyo Andi Gularso (PAG).

Seperti diketahui, KPK telah menetapkan Priyo dan sembilang orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Novian Hari Subagio, Staf PPK Lernhard Febian Sirait, serta dua Bendahara Pengeluaran yakni Abdullah dan Christa Handayani Pangaribowo.

Baca Juga: https://hfanews.com/jemput-kemenangan-pemilu-2024-dpw-perindo-jawa-barat-akan-menggelar-road-show-ke-dpd-perindo-se-jabar/

Kemudian, PPK Haryat Prasetyo, Operator SPM Beni Arianto, Penguji Tagihan Hendi, PPABP Rokhmat Annashikhah, serta Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi Maria Febri Valentine.

Berdasarkan konstruksi perkaranya, kasus korupsi yang tengah disidik KPK ini merupakan terkait dengan pembayaran tukin pegawai di lingkungan Kementerian ESDM tahun anggaran (TA) 2020-2022.

Penindakan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat. Selama dua tahun anggaran itu, Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran tukin pegawai dengan total Rp221,9 miliar.

Selama dua tahun itu juga, para pejabat perbendaharaan dan pegawai lainnya di Direktorat Jenderal Minerba ESDM itu diduga memanipulasi dan menerima pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Beberapa manipulasi yang dilakukan yakni pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif, menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak, dan pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan.

Baca Juga: https://hfanews.com/visi-dan-misi-pemerintah-lemah-terhadap-paten/

“Ini modus operandi yang dilakukan oleh pelaku,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (15/6/2023).

Dengan melakukan manipulasi tersebut, jumlah tukin yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp1,3 miliar menggelembung menjadi Rp29 miliar. Selisih pembayaran senilai Rp27,6 miliar itu dinikmati oleh 10 tersangka dengan nominal terbesar Rp10,8 miliar masuk ke kantong Staf PPK Lernhard Febian Sirait.

Adanya penyimpangan tersebut telah memicu kerugian negara atau keuangan negara sebesar Rp27,6 miliar. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-undang (UU) No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (HFAN/Arum/Red)

 

Example 300250

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *