HFANEWS.COM – Pemerintah Indonesia menargetkan pada 2025 mendatang produksi kelapa sawit Indonesia tembus 50 juta ton dengan syarat tidak adanya penambahan lahan. Namun untuk mencapai angka tersebut, ada sejumlah tantangan yang harus diselesaikan.
Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Arfie Thahar mengatakan, kontribusi sawit Indonesia 40% berasal dari petani swadaya dan 53% dari swasta. Namun, produktivitas lahan sawit rakyat terbilang masih sangat rendah.
“Produktivitas lahan rakyat kita cuma 2-3 ton per hektar per tahun, sedangkan potensinya bisa sampai 7-8 ton per tahun,” katanya, dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2023).
“Produktivitas rendah itu biasanya terjadi di lahan milik rakyat, kalau di swasta biasanya sudah sangat bagus. Nah tugas dari BPDPKS, bagaimana bisa ningkatin produktivitas tersebut,” sambungnya.
BACA JUGA : Transformasi Energi , 21 Pembangkit Hidrogen Hijau Dioperasikan oleh Kementerian ESDM dan PLN
Arfie mengatakan, pihaknya telah mendukung pelaksanaan riset terkait peningkatan produktivitas. Hal ini termasuk riset untuk membentuk benih-benih yang lebih tinggi produktivitasnya hingga membuat pupuk yang dapat meningkatkan produktivitas.
“Melalui riset kami mendukung produktivitas itu bisa tercapai. Dan peningkatan target produksi nasional bisa tercapai dengan program penelitian dan pengembangan,” jelasnya.
Peran industri sawit terbilang sangat besar terhadap ekonomi RI. Dalam hal ini, sumbangsih terhadap Produk Dometsik Bruto (PDB) RI cukup besar, dengan 3,5% economic share. Selain itu, lanjut Arfie, pekerja di industri sawit cukup intensif. Ada sekitar 16 juta pekerja yang terlibat di industri kelapa sawit dan ada 2,4 juta petani swadaya.
Industri sawit juga memberikan sumbangsih ketahanan energi dengan adanya program campuran biodiesel. Arfie mengatakan, ada 2,3 juta kilo liter sawit yang telah dicampurkan dalam program tersebut dan jumlahnya akan terus bertambah.
“Yang awalnya B15, B20 hingga sekarang B35 yang dampaknya mengurangi inflasi dan mengurangi belanja pemerintah untuk impor produk-produk bahan bakar,” ujarnya. (hfan/dvd)
